Data Desil Disatukan, Warga Cek Status Bansos, Pemerintah Pastikan Jatah Tak Berubah

Pemerintah menyatakan perubahan desil hasil integrasi 12 juta data baru dari BKKBN tidak langsung memengaruhi jatah bansos penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan data BKKBN benar dan merupakan bagian dari konsolidasi data nasional yang dikelola BPS sesuai Instruksi Presiden No. 4/2025. Penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan dengan proses pemutakhiran berkelanjutan, sehingga perubahan desil tidak otomatis memotong bantuan sosial. Masyarakat dapat memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, atau langsung ke desa dan kelurahan. Digitalisasi bansos telah diuji di Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota.

Di sisi lain, warga di Medan Tuntungan menyuarakan keluhan terkait ketidaksesuaian klasifikasi data desil dengan kondisi ekonomi keluarga. Banyak warga yang tergolong desil tinggi meski kondisi ekonomi sulit, sehingga berpotensi kehilangan akses bantuan sosial. Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata mendampingi warga mengecek status desil melalui telepon genggam dan meminta warga yang merasa data tidak sesuai mengajukan perbaikan melalui kelurahan. Ia juga akan menanyakan permasalahan ini langsung kepada pihak BPS. Menurutnya, desil masih sering dikeluhkan, namun hanya desil 1 hingga 4 yang berpeluang mendapatkan bantuan.

Perbedaan klaim muncul terkait dampak perubahan desil. Pemerintah menekankan bahwa perubahan desil tidak otomatis memotong bansos karena ada masa sanggah dan pemutakhiran. Sementara itu, warga dan Binsar menyoroti risiko kehilangan akses bantuan bagi mereka yang tergolong desil tinggi namun sebenarnya membutuhkan bantuan. Kedua pihak sejalan bahwa pentingnya warga aktif mengecek dan memperbaiki data desil agar tetap memenuhi kriteria penerima bansos.