Denny Indrayana Ajukan Kasasi soal Ijazah Gibran, Wacana Ganti Wapres

Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, bersiap mengajukan kasasi hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat menjadi Wakil Presiden. Ia menyatakan bahwa masa jabatan Gibran berpotensi berakhir jika MK memutuskan syarat pendidikan minimal SLTA tidak terpenuhi. Sayembara pembuktian ijazah Gibran yang dikelolanya telah mencapai Rp7 miliar, dengan dukungan dari gerakan 'Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat' yang menyumbang Rp1 miliar. Jika terbukti Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan setara SLTA, termasuk di Australia, maka pencalonannya dianggap cacat hukum. Kasus ini sedang berlangsung di pengadangan terkait validitas ijazahnya.

Sayembara Denny Indrayana terkait ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi melanggar hukum. Menurut Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan karena menyerang kehormatan dan reputasi Gibran. Edi menegaskan bahwa tuduhan atas keabsahan ijazah tersebut belum terbukti secara fakta, sehingga berpotensi masuk ranah pidana jika digunakan untuk menggiring opini negatif tanpa bukti yang sah. Aparat penegak hukum diharuskan untuk mengevaluasi apakah unsur pidana dalam kasus ini terpenuhi. Sayembara ini juga dinilai berpotensi memperbesar kegaduhan dan keresahan masyarakat secara tidak perlu.

Perbedaan klaim muncul terkait nilai sayembara: Warta Ekonomi melaporkan total Rp7 miliar dengan kontribusi Rp1 miliar dari gerakan 'Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat', sementara SINDOnews tidak menyebutkan angka tersebut namun menyoroti risiko hukum dan dampak sosial dari sayembara tersebut.