Denny Indrayana Gagas Sayembara Ijazah Gibran, Kritik dan Sorotan Publik Terus Mengalir

Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, menggelar sayembara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sayembara ini menyedot perhatian publik dan menjadi sorban kritik di kalangan kader politik, termasuk dari mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. Ade Armando menilai sayembara yang digagas Denny sebagai upaya serius untuk mendelegitimasi keluarga mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Dalam tayangan program Rakyat Bersuara pada Senin, 24 Agustus 2026, Ade menyatakan bahwa serangan terhadap Jokowi, Gibran, hingga Kaesang Pangarep merupakan bagian dari strategi politik jangka panjang. Menurut Ade, tujuan akhir dari serangan ini adalah untuk mempengaruhi dinamika politik menuju kontestasi pemilu tahun 2029. Ia meyakini bahwa langkah-langkah seperti ini dirancang untuk melemahkan legitimasi keluarga Jokowi di mata publik dan persaudaraan politik nasional. Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menginisiasi sayembara berhadiah uang terkait pembuktian ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan nilai Rp5,183,000,052. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menduga aksi ini berisi kepentingan politik dan meminta kepolisian menyelidiki sumber dana. Ia juga menyoroti bahwa gugatan pengadilan masih berlangsung sehingga sebaiknya proses hukum tidak diputar balik dengan cara ini. Sayembara ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikumulkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana mencapai Rp5.183 miliar. Donasi masih diterima hingga 9 September, dengan syarat peserta mengirimkan bukti diri via WhatsApp ke nomor 0858 1498 1837. Denny menegaskan bahwa sayembara tidak akan berjalan lebih lama dari satu bulan. Jika hingga 9 September tidak ada yang dapat menunjukkan ijazah, sertifikat, atau bukti kelulusan Gibran, maka ia tidak akan memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Denny langsung menghubungi Gibran untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum batas waktu. Jika gagal, Gibran harus berhenti atau diberhentikan dari jabatan. Konten ini menyoroti kontroversi terkait kelayakan Gibran sebagai Wapres serta respons publik terhadap adanya sayembara yang diklaim sebagai bentuk transparansi.