DPR dan Kemenag Bertolak Belakang soal Penanganan Rektor UINSA

Anggota DPR RI Komisi VII, KH Maman Imanulhaq, menyarankan Menteri Agama merespons aksi mahasiswa UINSA Surabaya yang menuntut penurunan Rektor Achmad Muzakki dengan mendengarkan aspirasi secara serius dan transparan. Maman mengusulkan pembentukan tim evaluasi independen untuk memeriksa proses pengangkatan rektor dan tata kelola kampus, serta pembukaan dialog resmi antara Kemenag, rektorat, dan civitas academica untuk menyelesaikan masalah UKT, fasilitas, dan layanan yang tertunda, sambil menghormati proses hukum yang berjalan.

Sementara itu, Komisi VIII DPR lebih lugas mendesak Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menangguhkan jabatan Prof Akhmad Muzakki selama investigasi berlangsung. DPR memberi tenggat satu minggu bagi Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini sebelum memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja). Aksi mahasiswa yang melakoni pendudokankampus, pembangunan tenda di depan rektorat, hingga penyegelan gedung menjadi pemicu langkah ini.

Perbedaan pendekatan terlihat jelas: saran Maman bersifat konsultatif dan prosesual, sementara dorongan Komisi VIII bersifat tegas dan operasional. Menag Nasaruddin Umar menyatakan akan segera mengambil keputusan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kepemimpinan di UINSA.