DPR dan Pemerintah Rencanakan Pendidikan PTN Gratis, Komisi X Soroti Dampak bagi PTS

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan gratis biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dengan dana yang dikembalikan dari negara yang dikorupsi. Dukungan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan harus dibiayai pemerintah agar tidak ada hambatan biaya. Namun, ia juga mengingatkan agar kebijatan ini tidak mengorbankan kualitas pendidikan, kesejahteraan dosen, riset, dan operasional pergurukaan tinggi. Untuk RAPBN 2027, alokasi pendidikan direncakan sebesar Rp 819,44 triliun, tetapi tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk pendidikan gratis di PTN karena tersebar di berbagai kementerian dan transfer ke daerah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan bahwa pihaknya sudah mulai menghitung kebutuhan biaya standar per mahasiswa untuk setiap PTN. Kajian terkait skema pembiayaan akan dilaporkan ke Presiden Prabowo setelah selesai. Pada 2025, 28,2% mahasiswa baru di PTN memperoleh dukungan melalui KIP Kuliah dan beasiswa, terutama untuk keluarga kurang mampu. Brian juga menyusun target penggantian biaya secara bertahap, mulai dari 2027 hingga 2029, tergantung kemampuan anggaran.

Komisi X DPR sedang meramu skema pendidikan tinggi gratis yang diusulkan Presiden Prabowo. Jika PTN dibiayai pemerintah secara gratis, bantuan KIP Kuliah yang selama ini diberikan kepada mahasiswa PTN akan dialihkan ke perguruan tinggi swasta (PTS). Lalu Hadrian menekankan agar skema ini tidak menyebabkan PTS kehilangan mahasiswa atau terbengkalai. Komisi X juga mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan biaya operasional kepada PTS, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 20 Tahun 2003. Beberapa rektor, seperti dari Universitas Paramadina, mendukung langkah ini namun menekankan perlunya perubahan kebijakan yang ada, termasuk penghapusan jalur mandiri dan komersialisasi kampus.