DPR: Penanganan Gempa Flores Maksimal, Status Bencana Nasional Tidak Diperlukan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pemerintah pusat dan daerah telah menangani gempa bumi di Flores, NTT, secara maksimal sehingga penetapan status bencana nasional tidak diperlukan. Menurutnya, fokus utama adalah efektivitas penanganan di lapangan, bukan statusnya. Rumah sakit lapangan telah disiapkan menggantikan fasilitas permanen yang rusak, dan status resmi tidak menjadi kendala pengerahan sumber daya. Kedua media sepakat pada poin ini.

DPR berkomitmen mengawasi proses pemulihan, akan mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta mengirimkan bantuan sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten terdampak.

Soal tuntutan BEM UI, kedua media berbeda rinciannya. Detik.com melaporkan BEM UI menggelar aksi di Bundaran HI dengan delapan tuntutan, di antaranya status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores, hentikan penjajahan negara, pemberantasan KKN, reforma agraria, hingga hentikan represivitas TNI-Polri di ruang sipil. Warta Ekonomi hanya menyebut tuntutan status bencana nasional guna mempercepat pemulihan dan koordinasi.