DPR setujui dua RUU: Perampasan Aset dan Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna

Dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10/2026), DPR RI menyetujui dua usul inisiatif: RUU Perampasan Aset dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Keputusan diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani meminta pendapat fraksi-fraksi secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang hadir. RUU Perampasan Aset telah disusun sejak September 2025 melalui 62 RDPU, 8 kunjungan kerja, serta penyerapan ratusan aspirasi masyarakat, dengan target pengesahan menjadi Undang-Undang paling lambat 15 Desember 2026. Sementara itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan pengesahannya merupakan tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan undang-undang tersebut pada Oktober 2026. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto turut hadir mengimbau massa buruh agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan menjaga keamanan saat merayakan pengesahan regulasi tersebut.