DPR Setujui Tambahan Anggaran Kejagang dan Alihkan Pagu Polri 2027

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, seluruh fraksi menyetujui tambahan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagang) sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, menjadikan total usulan Kejagang mencapai Rp43,6 triliun. Persetujuan ini disampaikan pada Senin, 31 Agustus 2026, di mana Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menjelaskan bahwa tambahan dana diperlukan karena pagu yang tersedia belum mencukupi kebutuhan lembaga, termasuk penegakan hukum dan kesejahteraan pegawai. Beberapa anggota Komisi III menyoroti penggunaan anggaran tambahan, seperti kelengkapan CCTV dan bodycam di kejaksaan, serta pentingnya dana untuk penanganan perkara di daerah agar tidak terhambat. Isu kesejahteraan jaksa juga dibahas, termasuk honor yang masih lebih rendah dibandingkan KPK, dan perlunya pengawasan terhadap perencanaan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sementara itu, Polri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp139,19 triliun untuk 2027, yang merupakan penurunan sebesar Rp6,86 triliun atau 4,70 persen dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun. Penetapan pagu ini disampaikan oleh Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, dalam rapat kerja yang sama pada Selasa, 1 September 2026. Menurut Wahyu, penurunan anggaran ini berdampak pada operasional Polri, termasuk kebutuhan seperti bahan bakar minyak, biaya listrik, pemeliharaan gedung, dan perlengkapan perorangan. Penurunan ini juga mempengaruhi rekrutmen dan pendidikan personel, penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan VVIP. Karena kondisi ini, Wahyu menyatakan perlunya penguatan kembali alokasi belanja barang Polri untuk menjaga efisiensi operasional.