Habiburokhman: Pemerintahan Prabowo Disebut Lebih Demokratis, RUU Perampasan Aset Dikawatirkan Disalahgunakan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih demokratis dibanding pemerintahan sebelumnya, termasuk dalam penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Ia menolak kecurigaan bahwa RUU Perampasan Aset sedang dibahas dapat menghabisi lawan politik. Menurutnya, draf serupa pernah digunakan pihak sebelum Prabowo untuk menekan oposisi, namun kini penggunaan hukum tak lagi dominan sebagai alat penguasa. Pernyataan disampaikan dalam rapat bersama advokat membahas RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9). Habiburokhman mengaku pernah merasakan dampak negatif ketika hukum digunakan untuk kepentingan politik saat menjadi oposisi. Pengalamannya membuatnya khawatir RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan di masa depan. Ia menekankan pentingnya mekanisme pencegahan agar aturan tidak hanya menguntungkan pihak berkuasa, tetapi juga mempertimbangkan perspektif masyarakat luar pemerintahan.