Habiburokhman Klaim Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis: Hukum Tak jadi Alat Penguasa
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilainya lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan kini tak lagi dominan. Pernyataannya disampaikan dalam rapat bersama advokat membahas RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9). Habiburokhman mengaku pernah merasakan dampak negatif ketika hukum digunakan untuk kepentingan politik saat menjadi oposisi. Pengalamannya itu membuatnya khawatir RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan oleh pihak berkuasa di masa depan. Ia menekankan pentingnya mekanisme pencegahan agar aturan tidak hanya menguntungkan pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga mempertimbankan perspektif masyarakat luar pemerintahan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
SINDOnews · 7 September 2026 pukul 12.25
Respons Kecurigaan RUU Perampasan Aset untuk Habisi Lawan Politik, Habiburokhman: Era Prabowo Lebih Demokratis
kumparan · 7 September 2026 pukul 13.21
Habiburokhman: Sakit Sekali Rasanya Ketika Hukum Jadi Alat Politik-Kekuasaan
Berita terkait
Mengejutkan! Andi Widjajanto Bongkar Approval Rating Prabowo Per Agustus 2026 Anjlok Tersisa 28 % dari 80 % di Awal Pemerintahan
Warta Ekonomi · 4 September 2026 pukul 18.51
DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset Desember 2026, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Partisipasi Bermakna
SINDOnews · 3 September 2026 pukul 09.08
DPR Cerita Kesaktian RUU Perampasan Aset di AS hingga Australia, Sebut Tak Hanya Sasar Tipikor
Warta Ekonomi · 3 September 2026 pukul 07.43
Komisi III Terima Aspirasi, RUU Perampasan Aset Diharapkan Sasar Berbagai Kejahatan Ini
JPNN.com · 2 September 2026 pukul 18.30