HUT Ke-81 RI Jadi Sorotan Penegakan Hukum dan Keadilan yang Ditinggalkan Kebijakan

Peringatan HUT ke-81 RI menjadi ajang refleksi terkait capaian dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa media menyoroti pernyataan berbeda dari tokoh hukum dan politik. JawaPos mengutip pernyataan ahli hukum Abdul Fickar Hadjar dan Feri Amsari yang menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih bersifat retorikal, belum didukung kebijakan konkret seperti pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menekankan kesulitan masyarakat kecil dalam mengakses keadilan yang adil.

Sementara itu, SINDOnews menampilkan pernyataan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, yang menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum agar setiap warga memperoleh perlindungan hukum yang setara. Ia juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap supremasi hukum, termasuk keterlibatan langsungnya dalam kasus seperti Tom Lembong. Namun, tidak ada konfirmasi dari pihak terkait terkait klaim ini.

Perbedaan pendekatan terlihat: JawaPos lebih menyoroti kekurangan kebijakan nyata, sementara SINDOnews menekankan komitmen pemerintah. Kedua versi tidak memberi penilaian eksplisit tentang keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.