Kajian Pembatasan Pertalite Berbasis Sistem Desil

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji pembatasan penggunaan BBM subsidi Pertalite menggunakan sistem desil agar lebih tepat sasaran mulai tahun 2026. Skema ini akan menjadi acuan berbagai program bantuan, termasuk bansos, beasiswa, serta subsidi energi. Masyarakat dapat mengecek posisi desil melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan informasi wilayah dan nama, atau dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK, yang keduanya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, CORE Yusuf Rendy Manilet menilai penggunaan desil bermasalah karena metode proxy means test (PMT) tidak akurat pada batas desil 8-9. Ia berpendapat model pengeluaran hanya menjelaskan sebagian kesejahteraan, sementara variabel aset, rumah, listrik, dan pendidikan lebih mencerminkan stok kesejahteraan masa lalu daripada arus kas saat ini. Kesalahan klasifikasi ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi bansos, pendidikan, kesehatan, dan BBM.

Yusuf menyarankan penggunaan DTSEN sebagai penyaring awal dengan verifikasi tambahan bagi yang berada di batas desil, serta transparansi metodologi. Ia juga mengusulkan karakteristik kendaraan sebagai indikator yang lebih mudah diverifikasi guna memastikan alat penentu akses subsidi cukup akurat.