Karhutla 2026: Hotspot Turun di 4 Provinsi, Kerusakan Ekonomi Rp39-123 Triliun

Pada 8 September 2026, jumlah hotspot high confidence di empat dari enam provinsi prioritas karhutla—Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi—terpantau menurun, sementara secara nasional terdeteksi 397 titik panas dengan Sumatra Selatan mencatat terbanyak (76 titik). Sebaliknya, hotspot meningkat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menyiagakan 53 armada udara dan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca untuk meningkatkan curah hujan. Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, menyebabkan penurunan jarak pandang di Pontianak dan Jambi.

Dampak sosial karhutla terutama membebani perempuan dan anak-anak. Perempuan menanggung beban ganda sebagai manajer krisis keluarga, menambah pengeluaran untuk masker dan obat sementara pendapatan menurun. Anak-anak kehilangan akses sekolah dan berisiko kesehatan parah akibat paparan asap. Masyarakat adat kehilangan sumber kehidupan dari hutan yang terbakar.

Secara ekonomi, krisis karhutla 2026 meluas hingga wilayah timur Indonesia dan daerah non-gambut seperti NTT, NTB, dan Jawa Timur. Laporan CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun pada Januari-Agustus 2026. Data KLHK mencatat kenaikan kejadian karhutla sebesar 366% dengan total lahan terbakar 202.010,96 hektare, terbanyak di Kalimantan Barat dan Papua Selatan. Krisis ini memicu kontraksi ekonomi nasional Rp29,54 triliun dan potensi kehilangan pajak daerah Rp269,86 miliar. Dampak kesehatan menunjukkan potensi korban ISPA hingga 17,4 juta jiwa dengan biaya kesehatan mencapai Rp93,56 triliun. Lonjakan kebakaran di Papua Selatan diduga dikaitkan dengan pembukaan lahan untuk proyek food estate dan bioetanol.