Kemendagri Perkuat Koordinasi Pemda Percepat Sertifikasi Halal Menuju Wajib Halal 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat sertifikasi halal menjelang Wajib Halal Oktober 2026. Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta pemda provinsi, kabupaten, dan kota melakukan sosialisasi masif serta memfasilitasi pendaftaran produk UMKM secara gratis melalui APBD. Kemendagri siap membantu pemda menyusun Perda dan Perkada sesuai karakteristik daerah.

Berdasarkan data BPJPH per 22 September 2026, nasional tercatat 4.300.719 sertifikat halal meliputi 14.328.755 produk di 38 provinsi. Jawa Barat memimpin dengan 1,1 juta sertifikat, diikuti Jawa Tengah (806 ribu) dan Jawa Timur (690 ribu). Kalimantan Barat masih butuh akselerasi dengan hanya 22.605 sertifikat untuk 132.406 produk. Kesenjangan antardaerah menjadi fokus perhatian bersama agar kebijakan wajib halal dapat berjalan merata di seluruh wilayah.