Kemendagri Dorong Pemprov NTB Perkuat KPDBU untuk Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengembangkan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah. Kemendagri menyampaikan dukungan ini dalam kegiatan asistensi KPDBU di Lombok pada 17 September 2026. Direktur Pendapatan Daerah Teguh Narutomo menekankan peluang investasi besar NTB, termasuk enam bendungan strategis nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota, serta pengembangan hilirisasi pertambangan yang membutuhkan infrastruktur layanan dasar. Namun, terdapat perbedaan antara media dalam menyebut KEK: JPNN.com hanya menyebut KEK Samota, sementara kumparan mencantumkan KEK Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora (Samota). KPDBU memungkinkan badan usaha terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan pemerintah daerah membayar berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan sesuai standar. Kemendagri menekankan kedisiplinan fiskal akibat komitmen pembayaran jangka panjang. Penasingan jalan umum (PJU) menjadi proyek prioritas melalui program "Nusa Tenggara Barat Terang", dengan pendekatan kerja sama antardaerah. Kumparan menambahkan bahwa skema ini diharapkan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL).