Komisi XIII DPR Sidak Lapas Cibinong Terkait Temuan Fasilitas Mewah

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong setelah sidak Ombudsman. Temuan tersebut mengungkap adanya 13 unit rumah dinas yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN, serta keberadaan barang mewah dan foto narapidana korupsi Jimmy Masrin di area tersebut. Akibatnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat lapas, termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto, untuk proses investigasi.

Dalam rapat, Kalapas nonaktif mengakui memerintahkan pemindahan barang-barang bukti setelah sidak dilakukan. Komisi XIII menyimpulkan enam poin tindak lanjut, termasuk rencana peninjauan langsung ke lokasi, permintaan hasil pemeriksaan Itjen, serta desakan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai ketentuan di seluruh Lapas Indonesia guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan.

Ombudsman RI Nuzran Joher menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat Komisi XIII DPR pada 28 September 2023 karena miskomunikasi dan undangan yang diterima terlambat. Sambil menunggu sampai pukul 10.00, Ombudsman juga perlu melaporkan temuan ke Komisi II DPR sebagai mitra kerja. Komisi XIII memimpin rapat dengan Ditjen PAS dan eks Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto untuk membahas dugaan fasilitas mewah. Komisi II Rifqinizamy Karsayuda akan memanggil Ombudsman dalam 1-2 hari untuk menyampaikan fakta lapangan terkait temuan pada 23 September.

Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (30/9/2026) untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait keberadaan klaster dengan fasilitas mewah di dalam lapas. Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Andreas Hugo Pareira. Selama pengecekan, para anggota memeriksa berbagai area termasuk klaster yang menjadi sorotan. Kunjungan bertujuan memverifikasi temuan Ombudsman serta inspeksi sebelumnya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara langsung.