Krisis Karhutla 2026: Hotspot Turun di Empat Provinsi, Biaya Ekonomi Rp39-123 Triliun

Pada 8 September 2026, jumlah hotspot high confidence di empat dari enam provinsi prioritas karhutla—Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi—terpantau menurun, sementara secara nasional terdeteksi 397 titik panas dengan Sumatra Selatan mencatat terbanyak (76 titik). Sebaliknya, hotspot meningkat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menyiagakan 53 armada udara, melakukan patroli darat, dan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk meningkatkan curah hujan. Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, menyebabkan penurunan jarak pandang di Pontianak dan Jambi.

Dampak sosial karhutla terutama membebani perempuan dan anak-anak. Perempuan menjadi manajer krisis keluarga, menambah pengeluaran untuk masker dan obat sambil pendapatan menurun. Anak-anak kehilangan sekolah dan berisiko kesehatan parah akibat paparan asap. Masyarakat adat kehilangan sumber kehidupan dari hutan yang terbakar. Pemerintah diimbau mencakup perlindungan sosial, kesehatan, dan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan.

Secara ekonomi, krisis karhutla 2026 meluas ke wilayah timur Indonesia termasuk NTT, NTB, dan Jawa Timur. Laporan CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun pada Januari-Agustus 2026. KLHK mencatat kenaikan kejadian karhutla 366% dengan total lahan terbakar 202.010,96 hektare, terbanyak di Kalimantan Barat dan Papua Selatan. Krisis ini memicu kontraksi ekonomi nasional Rp29,54 triliun dan potensi kehilangan pajak daerah Rp269,86 miliar. Dampak kesehatan mencapai 17,4 juta jiwa ISPA, dengan biaya kesehatan hingga Rp93,56 triliun. Lonjakan kebakaran di Papua Selatan diduga terkait pembukaan lahan untuk proyek food estate dan bioetanol.