Memonitor Kesesuaian Data Desil untuk Akses Perlindungan Sosial

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk memperbaiki anomali data Desil. Banyak warga yang secara administrasi tercatat status Desilnya naik ke kategori tinggi meski kondisinya ekonomi tidak membaik, berpotensi mengakibatkan kehilangan akses program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan bantuan pendidikan. Maman menyoroti ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi lapangan serta meminta Kementerian Sosial dan BPS menelusuri akar masalah pada proses pendataan, pembaruan data, integrasi sistem, dan verifikasi lapangan. Ia juga meminta pembentukan tim yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait untuk melakukan audit dan evaluasi, serta mekanisme keberatan yang mudah diakses bagi masyarakat dalam mengajukan koreksi status Desil.