Polemik Desil Bermasalah, Komisi VIII Usul Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk memperbaiki sistem data Desil (Desentralisasi Informasi) yang dinilai masih bermasalah. Menurutnya, banyak warga yang secara administratif tercatat status Desilnya naik ke kategori tinggi meski kondisinya secara ekonomi tidak mengalami perbaikan. Hal ini berpotensi membuat kelompok miskin dan rentan kehilangan akses ke program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan bantuan pendidikan.

Maman menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik menelusuri akar masalah, termasuk pada proses pendataan, pembaruan data, integrasi sistem, hingga verifikasi di lapangan. Selain itu, ia juga meminta pembentukan tim khusus yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap keseluruhan sistem.

Untuk mencegah kesalahan klasifikasi berkepanjangan, Maman juga memperkirakan pentingnya adanya mekanisme keberatan yang mudah diakses bagi masyarakat. Warga yang merasa status Desilnya tidak sesuai dapat mengajukan koreksi melalui proses yang sederhana. Persoalan ini akan menjadi catatan Komisi VIII DPR RI dalam mengawasi kebijakan perlindungan sosial pemerintah.