Menkeu: Pertimbangan DPD Jadi Masukan Penting untuk RAPBN 2027

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait RAPBN 2027 akan menjadi masukan penting dalam pembahasan bersama Pemerintah dan DPR. Pertimbangan ini disampaikan pada Sidang Paripurna Luar Biasa di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menkeu menekankan bahwa masukan DPD penting untuk mencerminkan aspirasi berbagai daerah dalam proses anggaran. Pemerintah akan melanjutkan pembahasan RAPBN 2027 sesuai jadwal di Badan Anggaran DPR RI.

Dalam Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, DPD RI menetapkan pertimbangan terhadap RUU APBN 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusionalnya. Pertimbangan disusun oleh Komite IV DPD RI melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Isu yang diangkat meliputi transfer ke daerah, infrastruktur, dana desa, dan kapasitas fiskal daerah.

Terkait siaga El Nino, Suahasil menjelaskan bahwa RAPBN 2026 sudah menyediakan anggaran untuk bencana, namun memerlukan fleksibilitas untuk merespons kondisi tak terduga seperti kekeringan. Menkeu menekankan bahwa keterlibatan DPD RI dalam proses ini merupakan bagian penting dari tata bernegara untuk memperkaya perspektif kebijakan fiskal.