Menteri HAM Pigai: Warga Papua Berhak Tuntut Keadilan, Bukan Kemerdekaan

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan masyarakat Papua berhak menuntut keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi dasar melalui mekanisme konstitusional dan jalur hukum. Aspirasi sosial dilindungi hukum asalkan disampaikan dengan cara yang benar. Namun, Pigai menegaskan tuntutan pemisahan Papua dari NKRI tidak dapat diterima.

Pigai mendorong advokasi berbasis bukti dan data serta meminta masyarakat tidak takut melaporkan ketidakadilan. Ia menginginkan penyelesaian konflik di Papua melalui keadilan hukum dengan pendekatan inklusif. Menurut Warta Ekonomi, Pigai juga mengusulkan pembentukan kejaksaan khusus di wilayah konflik seperti Paniai dan Puncak Jaya serta memperkuat kekuatan sipil dan pengacara untuk mendampingi masyarakat.