MK Pertimbangkan Gugatan Diskualifikasi Gibran, Relawan dan Loyalis Jokowi Soroti Dampak Stabilitas Politik

Gugatan Denny Cs yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden karena tidak memenuhi syarat pendidikan dalam UU Pemilu sedang dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Relawan Gibran Fans dan Bara JP menyerahkan amicus curiae yang menyoroti bahwa pemohon tidak memiliki legal standing karena bukan peserta Pilpres 2024, sekaligus meminta MK tetap taat pada hasil Pilpres. Jika MK mengabulkan gugatan, berpotensi membuka banyak gugatan serupa terhadap hasil pemilu lainnya, mengancam stabilitas politik. KIPP, Partai Ummat, dan enam warga lain sebagai pemohon utama menuntur MK membatalkan syarat pendidikan Gibran sebagai persyaratan wajib dan membatalkan keputusan KPU serta pelantikan Gibran sebagai wapres.

Dede Budhyarto, loyalis Presiden Joko Widodo, memperingatkan adanya konsekuensi politik besar jika MK meloloskan gugatan yang mempersoalkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan stabilitas negara secara keseluruhan. Jika Gibran harus dilengserkan, Dede berpendapat proses Pemilu 2024 menjadi tidak sah, sehingga Presiden Prabowo Subianto juga berpotensi terkena dampaknya karena terpilih melalui proses yang sama. Dede menekankan bahwa isu ini jauh lebih besar dari sekadar mengganti posisi seorang wakil presiden, melainkan menyangkut stabilitas nasional yang dapat terganggu secara jangka panjang.

Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh KPU. Saldi menyoroti bahwa KPU tidak melakukan kunjungan langsung ke kementerian terkait untuk memverifikasi SKP Gibran. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui bahwa pihaknya tidak mendatangi lembaga terkait karena sudah mendapatkan dokumen yang diminta dan tidak ada laporan resmi yang diajukan. Hal ini berbeda dengan proses verifikasi yang dilakukan KPU daerah dalam pemilihan kepala daerah, yang lebih menyeluruh.