Loyalis Jokowi Bilang Indonesia Bisa Kacau Jika Gibran Benar-benar Dilengserkan Lewat MK

Dede Budhyarto, loyalis Presiden Joko Widodo, memperingatkan adanya konsekuensi politik besar jika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan gugatan yang mempersoalkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan stabilitas negara secara keseluruhan. Jika Gibran harus dilengserkan, Dede berpendapat proses Pemilu 2024 menjadi tidak sah, sehingga Presiden Prabowo Subianto juga berpotensi terkena dampaknya karena terpilih melalui proses yang sama. Dede menekankan bahwa isu ini jauh lebih besar dari sekadar mengganti posisi seorang wakil presiden, melainkan menyangkut stabilitas nasional yang dapat terganggu secara jangka panjang.

Sementara itu, hakim MK Saldi Isra mempertanyakan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saldi menyoroti bahwa KPU tidak melakukan kunjungan langsung ke kementerian terkait untuk memverifikasi Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan (SKP) Gibran. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui bahwa pihaknya tidak mendatangi lembaga terkait karena sudah mendapatkan dokumen yang diminta dan tidak ada laporan resmi yang diajukan. Hal ini berbeda dengan proses verifikasi yang dilakukan KPU daerah dalam pemilihan kepala daerah, yang lebih menyeluruh.