Pemadaman Karhutla di Sumatera-Kalimantan dihambat Minimnya Air, Komnas HAM Tekankan Lindungi Hak Warga

Kementerian Kehutanan bersama petugas gabungan masih memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan kendala utama, yakni minimnya sumber air di lapangan. Meskipun sumur bor telah dikerjakan, sumber air tetap menjadi hambatan, seperti kasus di pinggir tol Sumatera Selatan di mana hanya satu sumber air tersedia sementara titik kebakaran tersebar luas. Pemadaman menggunakan Satuan Tugas (Satgas) Darat dinilai lebih efektif dibandingkan water bombing; Satgas Darat mampu memadamkan lahan hingga 17,5 hektar, sementara water bombing hanya efektif untuk area 2,5 hektar. Meskipun demikian, metode water bombing tetap dilakukan sebagai bagian dari strategi pemadaman di beberapa titik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan Karhutla dengan memastikan perlindungan serta pemulihan hak warga terdampak. Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan, tetapi juga memengaruhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, kesehatan, penghidupan, pendidikan, pangan, dan air. Hingga pertengahan Agustus 2026, luas lahan terbakar secara nasional mencapai sekitar 107.000 hektare, dengan enam provinsi menjadi prioritas penanganan: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Perbedaan klaim muncul terkait efektivitas metode pemadaman. Liputan6.com melaporkan bahwa Satgas Darat lebih efektif memadamkan area 17,5 hektar dibandingkan water bombing yang hanya menjangkauan 2,5 hektar, sementara ANTARA News tidak menyebutkan perbandingan kuat antara kedua metode tersebut. ANTARA News menekankan aspek hak asasi manusia dan dampak sosial, sementara Liputan6.com lebih fokus pada kendala teknis dan operasional pemadaman.