Pemangkasan TKD dan DBH Hambat Infrastruktur serta Pembayaran Gaji Pegawai di Berbagai Daerah

Partai Hanura melalui Wakil Ketua Umumnya, Patrice Rio Capella, menuntut Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperhatikan keluhan pemerintah daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemangkasan tersebut dinilai menghambat pembangunan infrastruktur dan mengganggu pembayaran gaji pegawai, sehingga menurunkan perputaran ekonomi lokal. Hanura menekankan perlunya ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. Kabupaten Belu di NTT mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp104 miliar yang menyebabkan proyek infrastruktur terhenti dan meningkatnya pengangguran pekerja lokal. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan.