Pemerintah Digitalisasi Bansos Nasional Oktober 2026, Integrasikan Data dan Identitas Digital

Pemerintah akan meluncurkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini bertujuan mengatasi masalah salah sasaran penerima bansos akibat data yang belum terintegrasi. Sistem perlinsos digital yang dikembangkan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) akan menggabungkan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima bansos dilakukan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil. Masyarakat dapat mengecek dan mengajukan bansos mandiri melalui portal resmi pemerintah menggunakan NIK. Sistem juga akan memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi seperti kepemilikan kendaraan dan status ASN. Mekanisme sanggah disediakan bagi warga yang merasa layak tetapi belum terdaftar. AI dimanfaatkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penyelewangan bansos.

Dengan sistem baru, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi dalam bentuk produk, melainkan menyalurkan bantuan secara langsung ke akun bank masyarakat. Luhut menekankan skema ini diharapkan memberikan keadilan kepada sekitar 50 jari sasarang masyarakat. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi.

Luhut mengidentifikasi masalah utama pada distribusi bansos sebelumnya yaitu inclusion error dan exclusion error, di mana masyarakat yang berhak tidak mendapat bantuan atau sebaliknya. Digitalisasi ini diharapkan memperbaiki ketidaksesuaian penerima manfaat dengan kebijaman yang telah ditetapkan. Targetnya, 80 persen permasalahan terkait desil-desil dapat selesai pada minggu ketiga Oktober 2026.