Pemerintah Digitalisasi Penyaluran Bansos dengan Verifikasi Biometrik Wajah

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan biometrik wajah yang terintegrasi dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta data Kementerian ATR/BPN, BPS, dan kepolisian untuk memverifikasi kepemilikan mobil, motor, atau tanah penerima bansos. Pengujian di Banyuwangi menunjukkan 70% penerima bansos tidak tepat sasaran, sementara 50% yang layak belum menerima bantuan. Sistem akan diuji coba di 42 kabupaten/kota awal tahun, diperluas menjadi 200 daerah pada akhir tahun 2026. Kementerian Sosial juga mempersiapkan teknologi serupa untuk memastikan bantuan mencapai penerima yang benar-benar membutuhkan.