Pemerintah Digitalisasi Verifikasi Data Penerima Bansos Melalui Jaringan Agen

Pemerintah melaksanakan digitalisasi perlindungan sosial untuk mempermudah akses bansos, terutama di wilayah terpencil. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai agen, termasuk TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pendamping PKH, pendamping desa, pengurus RT/RW, hingga masyarakat. Luhut Binsar Panjaitan, selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, turut menjadi agen dan menyatakan ponselnya dapat digunakan masyarakat untuk mendaftar.

Proses verifikasi di 258 kabupaten/kota menggunakan aplikasi yang mengintegrasikan data biometrik Dukcapil, data tanah BPN, dan data kendaraan Polri. Penentuan kelayakan penerima dilakukan oleh AI, bukan oleh agen. Hasil uji coba di Banyuwangi menunjukkan 67% data tidak tepat sasaran dan 40% warga yang berhak belum terdaftar. Para agen bertugas membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat atau kemampuan teknis dalam proses pendaftaran digital ini.