Pemerintah Kerahkan TNI-Polri hingga Warga Buat Verifikasi Data Bansos

Pemerintah mengerahkan TNI, Polri, ASN, pendamping PKH, pendamping desa, dan masyarakat untuk memverifikasi data penerima bansos di 258 kabupaten/kota. Proses ini menggunakan aplikasi yang mengintegrasikan data Dukcapil (biometrik), data tanah BPN, dan data kendaraan Polri untuk menilai kelayakan penerima. Hasil uji coba di Banyuwangi menunjukkan 67% data tidak tepat sasaran dan 40% yang berhak belum terdaftar. Agen akan membantu masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau kemampuan teknis, termasuk di wilayah terpencil. Penentuan layak tidak dilakukan oleh agen mel sonci AI.