Pemerintah Diminta Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Beberapa media melaporkan penyebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang kembali meluas. Menurut data Kementerian Kehutanan, tercatat 518 hotspot pada 19 Agustus 2026 di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan akumulasi 750 hotspot selama tiga hari terakhir. Di Kalimantan Timur, BPBD mencatat 413 titik karhutla dengan luas terbakar mencapai 936,95 hektare, termasuk 72 lokasi di Kabupaten Kutai Barat dengan area terbakar 415,51 hektare. BMKG memperingatkan risiko karhutla pada puncak musim kemarau Agustus-September 2024 akibat cuaca kering dan pengaruh El Niño.

Legislator dari Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menyoroti kelemahan respons lapangan dan koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Ia menyarankan pemerintah meninjau efektivitas penanganan karhutla oleh Satgas dan menerapkan komando tunggal kebencanaan dengan wewenang dan tanggung jawab jelas. Kolaborasi antara BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pemegang konsesi harus berjalan merata tanpa saling menunggu.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya fokus memadamkan api, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat yang terdampak asap. Ia meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, masker, informasi kualitas udara, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Hetifah juga meminta BNPB dan BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi berbasis data agar respons cepat terhadap setiap deteksi hotspot. Menurut prakiraan BMKG, kondisi cuaca masih belum mendukung penurunan risiko karhutla hingga pertengahan Oktober, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skenario jangka panjang untuk menghadapi kemungkinan kebakaran berulang hingga musim hujan tiba.