Pemerintah Diminta Tunda Pembentukan BLU Batubara

Kepala IMEF Singgih Widagdo meminta pemerintah menunda pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola batubara karena berpotensi menambah kompleksitas tata kelola pasokan nasional. Ia menilai skema ini, meskipun ditujukan untuk meningkatkan ketahanan energi, perlu penjelasan lebih jelas mengenai perannya.

Draf Peraturan Presiden memberi kewenangan luas kepada BLU mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, hingga distribusi batubara, termasuk hak untuk membeli langsung dari pemilik tambang dan menandatangani kontrak jangka panjang. Singgih menekankan pentingnya transparansi agar seluruh pelaku usaha mendapat perlakuan adil, khususnya dalam penentuan pemasok dan volume kontrak.

Dengan terdapatnya 799 izin usaha pertambangan batubara yang beragam, Singgih khawatir BLU akan kesulitan berperan sebagai pembeli tunggal dan menjual kembali ke kelistrikan umum. Ia menegaskan pentingnya adilnya perlakuan terhadap seluruh pelaku usaha dalam sistem yang ada.