Pengamat Minta Pembentukan BLU Batubara Ditunda untuk Jaga Keadilan Usaha

Singgih Widagdo, Ketua IMEF, meminta pemerintah menunda pembentukan BLU pengelola batubara karena berpotensi menambah kompleksitas tata kelola pasokan batubara. Ia menilai draf Perpres memberikan kewenangan luas BLU mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan hingga distribusi batubara, termasuk hak membeli langsung dari pemilik tambang dan melakukan kontrak jangka panjang. Singgih menekankan pentingnya transparansi agar seluruh pelaku usaha mendapat perlakuan adil, terutama dalam penentuan pemasok dan volume kontrak. Dengan 799 izin usaha pertambangan batubara yang beragam, ia khawatir BLU akan kesulitan menjadi pembeli tunggal dan menjual kembali ke kelistrikan umum.