Pemprov DKI Targetkan Turunkan 6.500 Km Kabel ke Bawah Tanah dalam 5 Tahun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan seluruh kabel permukaan sepanjang 6.500 kilometer ke bawah tanah dalam lima tahun ke depan, didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025. Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta agar beban anggaran tidak hanya ditanggung pemerintah daerah. Penataan ini dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada kabel komunikasi yang sudah mulai dieksekusi di sejumlah lokasi strategis seperti Jalan Dr. Soepomo, Tebet, Senopati, dan kawasan SJUT di Jakarta Selatan.

Sementara kabel komunikasi lebih siap diturunkan, penurunan kabel listrik membutuhkan waktu tambahan karena prosesnya yang lebih kompleks. PT PLN UID menjelaskan bahwa penurunan kabel listrik tidak hanya melibatkan penggantian jaringan, tetapi juga penyediaan infrastruktur baru seperti panel dan boks distribusi. PLN sedang menguji coba desain boks baru di beberapa lokasi sebelum penerapan penuh, termasuk untuk mencegah gangguan seperti yang terjadi di Pasar Baru.

Pemprov DKI telah menyalurkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sepanjang 16,9 kilometer di 10 ruas jalan strategis, dengan biaya Rp16,9 miliar dan target penyelesaian pada Desember 2026. Sementara itu, angka biaya untuk seluruh 6.500 km dalam lima tahun ke depan belum diungkap secara resmi. Dukungan juga dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Jaringan Telekomunikasi (Apjtel) dan Ombudsman RI untuk memastikan penataan kabel berjalan optimal.