Pemerintah Jabar Larang Pendakian Gunung Selama Kemarau untuk Cegah Karhutla

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang sementara pendakian gunung dan hutan di seluruh wilayah provinsi selama musim kemarau. Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 116/KH.02.04.03/ASDA EKBANG tentang Larangan Pendakian Gunung/Hutan di Wilayah Jawa Barat Selama Musim Kemarau, yang ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Dalam surat edaran tersebut, Dedi menyatakan bahwa aktivitas pendakian dan faktor kerentanan alam di musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Kepala BBKSDA Jawa Barat, serta para bupati dan wali kota di Jawa Barat. Selain melarang pendakian, pemerintah juga menginstruksikan pihak terkait melakukan sosialisasi dan edukasi masif agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan.

Data yang dilaporkan oleh media berbeda menunjukkan perbedaan signifikan. CNN Indonesia melaporkan per 24 Agustus 2024, tercatat 132 kejadian karhutla di 91 kecamatan dengan total area terbakar 196,40 hektare, dengan Kabupaten Sumedang mendominasi dengan 20 kejadian (21,68 ha) dan Sukabumi dengan 12 kejadian (49,20 ha). Sementara itu, Media Indonesia melaporkan hingga 31 Agustus 2026, tercatat 228,07 hektare lahan dan hutan terbakar di 178 desa dan kelurahan di 107 kecamatan, dengan 156 kasus kebakaran. Tiga kabupaten dengan kejadian terbanyak menurut Media Indonesia adalah Sumedang (21), Majalengka (17), dan Bandung (16), sementara luas kebakaran terbesar terjadi di Sukabumi (49,20 hektare), Majalengka (26,16 hektare), dan Bandung (24,80 hektare).

Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti risiko pembakaran akibat aktivitas pendakian yang membawa rokok atau api tidak terkendali, serta potensi kebakaran di TPA sampah. Pemerintah juga menginstruksikan pihak terkait melakukan sosialisasi dan edukasi masif agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan.