Pemerintah Kaji Data sebelum Batasi Pertalite, Subsidi Energi Rp210,1 T

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 mas masih dalam tahap pengkajian dan validasi data. Pemerintah menekankan pentingnya keakuratan data desil agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat kurang mampu. Bahlil menambahkan data desil saat ini masih dianggap kurang sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat sehingga perlu diverifikasi lebih dulu sebelum kebijakan diterapkan.

Sebagai langkah terkait, pemerintah sedang menghitung rencana kenaikan kuota BBM subsidi Pertalite akibat lonjakan harga Pertamax yang mendorong sebagian konsumen beralih dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Bahlil menjelaskan kenaikan harga BBM dunia sempat memicu banyak orang beralih dari RON 92 ke RON 90 (Pertalite), sehingga mempengaruhi kuota penggunaan BBM bersubsidi.

Dalam APBN 2026, pemerintah menyisihkan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun. Jika digabungkan dengan kompensasi, total alokasi untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan pembatasan subsidi BBM untuk kelompok desil 10 diperkirakan dapat menghemat sekitar 10 persen dari total anggaran subsidi energi. Meskipun masih menghitung kemungkini penambahan kuota subsidi, Bahlil memastikan harga jual Pertalite tidak akan dinaikkan setidaknya hingga Desember 2026.