Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Kelompok Desil Tinggi dan Berdasarkan Jenis Kendaraan

Pemerintah sedang mengkaji dua pendekatan pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok pendapatan tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas rencana pelarangan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok pendapatan desil 9 dan 10, karena penyaluran BBM saat ini dianggap tidak tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga mengkaji pembatasan berdasarkan jenis kendaraan, yang dianggap lebih mudah diterapkan di lapangan dibanding verifikasi langsung terhadap kondisi ekonomi setiap konsumen. Airlangga menjelaskan bahwa tipe kendaraan yang digunakan masyarakat dapat mencerminkan kelompok desil sosial-ekonomi mereka. Kedua pendekatan ini masih dalam tahap studi dan aturan pengisian Pertalite saat ini belum berubah.

Data desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan, terdiri dari 10 kelompok dengan masing-masing mewakili 10 persen keluarga. Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok miskin hingga miskin ekstrem yang menjadi prioritas penerima bansos seperti PKH dan Program Sembako. Desil 5 masuk kategori ekonomi menengah ke bawah yang dapat mengakses PBI-JK. Desil 6 hingga 10 mewakili keluarga dengan kondisi ekonomi cukup hingga sejahtera, yang tidak menjadi prioritas bansos rutin. Kelompok ini tetap dapat mengakses program pemberdayaan tertentu bila memenuhi syarat.

Tujuan kebijaran ini adalah agar subsidi BBM yang seharusnya ditujukan untuk kelompok berhak tidak lagi dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, sekaligai mengurangi beban anggaran negara. Subsidi senilai ratusan triliun rupiah diharapkan dapat lebih tepat dialokasikan kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan pembatasan ini, pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dan meningkatkan efektivitas anggaran kompensasi energi.