Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite Berdasarkan Jenis Kendaraan

Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan membatasi pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan sebagai salah satu cara menyalurkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pendekatan berbasis jenis kendaraan dipilih karena dianggap lebih mudah diterapkan di lapangan, terutama di SPBU, dibandingkan dengan verifikasi langsung terhadap kondisi ekonomi setiap konsumen. Airlangga menjelaskan bahwa tipe kendaraan yang digunakan masyarakat dapat mencerminkan kelompok desil sosial-ekonomi mereka. Pemerintah mas masih mematangkan mekanisme pembatasan ini dengan mempertimbangkan karakteristik kendaraan secara lebih rinci.

Sebelumnya, pemerintah telah mengkaji pengetatan akses Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 agar masyarakat berpendapatan tinggi dapat beralih ke BBM nonsubsidi. Langkah ini bertujuan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dan meningkatkan efektivitas anggaran kompensasi energi. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil, dengan desil 1 sebagai 10% terbawah dan desil 9-10 sebagai 20% teratas.

Dengan pembatasan ini, pemerintah berupaya memastikan subsidi energi tidak lagi dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Mekanisme berdasarkan jenis kendaraan diharapkan menjadi solusi operasional yang lebih efisien dibandingkan pendekatan berbasis pendapatan pribadi.