Pemerintah Perjuangkan Pemadaman Karhutla di Kalsel, 72 Tersangka dan 8.000 Hektare Terbakar

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengakui keterbatasan sumber air akibat kemarau sebagai kendala utama dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Ring 1 Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru. Kesulitan akses air di lokasi kebakaran memperlambat proses pendinginan lahan gambut yang sudah terbakar. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengalokasikan anggaran untuk membangun sumur bor dengan kedalaman 40 hingga 50 meter di kawasan rawan Karhutla sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah juga menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus penyakit akibat asap dan mendukung kegiatan salat istisqa untuk memohon hujan.

Penanganan Karhutla dilakukan dengan dua prioritas utama: memadamkan seluruh titik api dan melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap. Upaya ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BNPB, TNI, Polri, serta masyarakat. Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan tanpa kompromi telah menetapkan 72 tersangka, dengan sanksi administratif, gugatan perdata, dan denda lingkungan. Media melaporkan jumlah tersangka yang sama, yakni 72 orang dari 9 Polda.

Data BNPB menunjukkan penurunan signifikan luas kebakaran dari 190.000 hektare pada 2023 menjadi 8.000 hektare. Sementara itu, 42 perusahaan di Kalimantan terindikasi berkontribusi pada titik api, termasuk 11 perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran langsung.