Luhut Minta Perbaikan Tata Kelola MBG, Fokus SPPG ke Wilayah 3T

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Luhut menekankan keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat, dan koreksi jika ada kekeliruan. Ia meminta refokus lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Papua, Maluku, Nias, dan NTT yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Pemerintah juga memperketat tata kelola MBG dengan mengharuskan kepala SPPG hadir saat operasional dapur dimulai di dini hari. Kepala BGN Sudaryono menegaskan jam kerja kepala dapur harus diselaraskan dengan jam operasional, bukan pola kerja kantor biasa. Integrasi data penerima manfaat dilakukan dengan Dapodik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Sekitar 1.700 SPPG telah dibangun di wilayah 3T, dengan 284 dapur sudah siap beroperasi. Luhut mengapresiasi penutupan 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. DEN mendukung digitalisasi sistem BGN untuk transparansi rantai pasok, kontrol kualitas, dan evaluasi kinerja SPPG secara aktual.