Pemerintah Rencana Wajib Belajar 13 Tahun Mulai dari TK dengan Dana BOS untuk Semua Murid

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah berkomitmen memberikan pendidikan gratis dimulai dari TK sebagai bagian dari rencana wajib belajar 13 tahun. Komitmen ini ditekankan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Dana BOS akan dialokasikan untuk semua murid di sekolah dasar dan TK, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk murid dari keluarga tidak mampu. Saat ini, TK negeri mencapai 23% dari total TK. Dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun, pemerintah akan memberikan dukungan infrastruktur dan operasional pendidikan.

Program ini bertujuan memperpanjang masa dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Mulai tahun ini, seluruh murid TK Negeri akan mendapatkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sementara murid dari keluarga tidak mampu juga akan mendapatkan dana PIP. Dana BOS nantinya digunakan untuk biaya operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler. Guru PNS di sekolah negeri tetap digaji oleh pusat, dan guru PPPK diharapkan juga akan mendapatkan gaji dari pusat di kemudian hari. Untuk guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, pembayaran dapat dilakukan menggunakan 20 persen dari dana BOS yang diterima.

Perbedaan mencantumkan bahwa dana BOS untuk TK negeri akan digunakan untuk gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, dan ekstrakurikuler, serta 20% untuk guru non-ASN di sekolah negeri. Keduanya menyatakan presentase TK negeri mencapai 23% dari total TK.