Pemerintah dan Pertamina Atur Subsidi Pertalite Berbasis Desil, Wajib Akurasi Data

Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM jenis Pertalite untuk mengendalikan beban subsidi energi dan memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi. Menurut Imaduddin Abdullah dari INDEF, konsumsi domestik merupakan faktor yang dapat dikendalikan pemerintah. Data menunjukkan kelompok masyarakat mampu (desil 9 dan 10) menyumbang 42% dari total konsumsi BBM, sehingga kebijaran pembatasan dianggap penting untuk mencegah penyalbangan subsidi kepada kelompok yang tidak membutuhkan. Subsidi energi diproyeksikan melonjak dari Rp338 triliun pada 2026 menjadi Rp526 triliun, dengan peningkatan sebesar Rp200 triliun. Tiga faktor utama yang memengaruhi besarnya subsidi adalah harga energi global, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi domestik. Dua faktor pertama bersifat eksternal dan tidak bisa dikendalikan pemerintah. Dalam RAPBN 2027, alokasi subsidi BBM jenis tertentu seperti Pertalite dan Solar ditetapkan pada Rp28,7 triliun, naik 8,71% dari outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Total subsidi energi untuk 2027 mencapai Rp272,94 triliun, dengan komponen subsidi LPG 3 kg sebesar Rp114,1 triliun dan subsidi listrik Rp130,1 triliun.

PT Pertamina (Persero) masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme penataan subsidi BBM jenis Pertalite berbasis desil. Rencana pembatasan subsidi berdasarkan kelompok pengeluaran masyarakat belum mendapatkan instruksi teknis untuk diimplementasikan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan hal ini saat ditemui di Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8).

Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, menyoroti ketidaksesuaian antara data desil di DTSEN dan kondisi riil masyarakat. Ia menemukan banyak warga dengan penghasilan setara UMR, tinggal di kontrakan, dan listrik 900 VA yang tercatat sebagai desil 9 atau 10. Hal ini menjadi masalah karena rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok tersebut. Putri menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran, namun membutuhkan pendataan yang akurat. Ia menjelaskan bahwa indikator seperti kondisi fisik rumah tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi, karena rumah bisa berupa warisan, bantuan, atau hasil kredit. Putri juga menyoroti bahwa data yang tidak diperbarui berkelama-kelamaan dapat menyebabkan warga tidak mampu kehilangan akses bantuan sosial. Ia meminta adanya kanal yang jelas bagi warga untuk melaporkan data yang keliru agar perbaikan dapat dilakukan cepat.