Pemerintah Otak-Atik Batasi Konsumsi BBM Pertalite, Apa Urgensinya?

Pemerintah sedang menyiapkan kebijaran pembatasan konsumsi BBM jenis Pertalite untuk mengendalikan beban subsidi energi dan memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi. Menurut Imaduddin Abdullah dari INDEF, konsumsi domestik merupakan faktor yang dapat dikendalikan pemerintah. Data menunjukkan kelompok masyarakat mampu (desil 9 dan 10) menyumbang 42% dari total konsumsi BBM, sehingga kebijakan pembatasan dianggap penting untuk mencegah penyalbangan subsidi kepada kelompok yang tidak membutuhkan.

Subsidi energi diproyeksikan melonjak dari Rp338 triliun pada 2026 menjadi Rp526 triliun, dengan peningkatan sebesar Rp200 triliun. Tiga faktor utama yang memengaruhi besarnya subsidi adalah harga energi global, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi domestik. Dua faktor pertama bersifat eksternal dan tidak bisa dikendalikan pemerintah.

Dalam RAPBN 2027, alokasi subsidi BBM jenis tertentu seperti Pertalite dan Solar ditetapkan pada Rp28,7 triliun, naik 8,71% dari outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Total subsidi energi untuk 2027 mencapai Rp272,94 triliun, dengan komponen subsidi LPG 3 kg sebesar Rp114,1 triliun dan subsidi listrik Rp130,1 triliun.