Pengembangan Jargas Nasional dan Kebijakan Harga LPG serta BBM 2026

BPI Danantara Indonesia dan BP BUMN menginstruksikan PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk mempercepat pengembangan jaringan gas (jargas) nasional guna menekan subsidi energi dan mengurangi defisit devisa akibat impor LPG. Pertagas diminta menyusun masterplan infrastruktur, model bisnis, dan strategi pasar dalam 2-3 bulan ke depan, dengan prioritas di Jakarta dan Surabaya. Saat ini, Pertagas mengoperasikan pipa transmisi Cirebon-Semarang. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan 1 juta sambungan rumah, di mana 115.000 sambungan telah selesai pada 2026. Anggaran dialokasikan sebesar Rp539,5 miliar untuk 119.379 sambungan (TA 2025-2026), Rp328,33 miliar untuk 41.819 sambungan, serta Rp3,351 triliun untuk 959.232 sambungan pada MYC 2026-2028.

Terkait harga energi, pemerintah menjamin harga LPG 3 kg bersubsidi, Pertalite, dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Namun, harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan sejak 16 September 2026; tabung 5,5 kg menjadi Rp130.000 dan 12 kg menjadi Rp252.000. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi akan mengikuti harga pasar menyusul harga minyak mentah dunia yang menembus USD 100 per barel. Di sisi lain, Kementerian ESDM belum membahas usulan Komisi XII DPR RI mengenai pengalihan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan saat ini lebih fokus pada sinkronisasi data MyPertamina, Dukcapil, serta Kepolisian untuk efisiensi distribusi.