Pemerintah Lanjutkan Proyek LRT City, 2.400 Konsumen Dapat Solusi

Pemerintah menyuntikkan dana Rp 456 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek apartemen LRT City yang mandeg di 12 lokasi, guna memberikan kepastian kepada sekitar 2.400 konsumen yang telah membeli unit. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh proyek tersebut, meskipun kondisinya berbeda — ada yang sudah berjalan tetapi belum selesai, dan ada pula yang belum mulai dibangun. Pemerintah juga akan mengirimkan tim pengawas yang melibatkan perwakilan konsumen, Kementerian PKP, dan BP BUMN untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana.

Pemerintah memberikan waktu hingga 1 Oktober 2026 bagi para konsumen untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Perwakilan konsumen, Ryan Diva, akan menginventarisasi seluruh keluhan tersebut, yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan lanjutan pada 10-15 Oktober 2026. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta agar BUMN yang terlibat dalam proyek ini dilakukan audit, termasuk audit investigatif jika diperlukan, untuk mengidentifikasi penyebab proyek terhenti dan pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang ditemukan bersalah akan diproses sesuai aturan hukum agar tidak terjadi kasus serupa di proyek lain.

Direktur Utama PT Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago meminta maaf kepada konsumen dan menegaskan komitmen perusahaan untuk mengawal penyelesaian proyek sesuai timeline yang ditetapkan. Adhi Karya akan memantau proses inventarisasi persoalan konsumen hingga 1 Oktober 2026, dan pada 8-15 Oktober 2026, pemerintah dan pihak terkait akan menyepakati pola penyelesaian akhir proyek agar tidak kembali merugikan konsumen. PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengakui proyek LRT City belum rampuh, menyebabkan sekitar 2.400 konsumen belum mendapatkan penyelesaian. Direktur Utama Moeharmein Zein Chaniagoa menyatakan perusahaan akan mengawal penyelesaian proyek sesuai jadwal pemerintah. Masalah ini muncul akibat gagalnya target penjualan yang berdampak pada arus kas perusahaan. Dalam pertemuan dengan pemerintah dan perwakilan konsumen, Moeharmein menegaskan komitmen Adhi Karya sebagai holding untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pemerintah telah membentuk tim pengawas yang melibatkan perwakilan korban, Kementerian PKP, dan BP BUMN untuk mengawal proses penyelesaian. Wakil Kepala BP BUMN Amin Akhmad menyatakan pemerintah tidak akan cuci tangan dan bertanggung jawab kepada seluruh korban. Perwakilan konsumen diminta mengumpulkan aspirasi hingga 1 Oktober 2026, dan pemerintah akan menyelesaikan pola penyelesaian proyek paling lambat 15 Oktober 2026.