Prabowo dan Gus Irfan Bahas Penyesuaian Biaya Haji 2027 di Tengah Geopolitik Timur Tengah

Menteri Haji Gus Irfan menyampaikan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian biaya haji 2027. Presiden meminta agar biaya haji tidak membebani jamaah dan menyarankan skema komposisi pembiayaan 52:48, di mana 52% dibayar langsung oleh jamaah dan 48% disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Gus Irfan menjelaskan bahwa perubahan biaya ini dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah. Presiden juga mengapresiasi upaya pembersihan kartel ekosistem haji dan umroh melalui hotline berantas mafia, serta meminta audit forensik terhadap tata kelola keuangan BPKH. Wakil Menteri Haji Dahni Anzar menyampaikan bahwa terdapat sekitar 400.000 jamaah yang belum terkonfirmasi secara valid, sehingga antrean pelaksanaan haji kini tersisa hanya 14 tahun.

Di sisi lain, Warta Ekonomi melaporkan bahwa meskipun Presiden Prabowo ingin biaya haji turun, geopolitik Timur Tengah dan kenaikan harga avtur berpotensi menyebabkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Usulan rata-rata BPIH 2027 mencapai Rp107.340.172,02 per jemaah, lebih tinggi dibandingkan BPIH 2026 yang sebesar Rp87.409.365. Komponen penerbangan naik dari Rp32 juta menjadi Rp40,53 juta, dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur, pelemahan rupiah, dan ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah masih membahas solusi untuk menekan biaya, seperti negosiasi dengan maskapai alternatif dan pencarian efisiensi. Komponen hotel dan makanan sudah disepakati, sementara biaya penerbangan masih dalam pembahasan intensif bersama Panitia Kerja DPR RI. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan penyelenggaraan haji dengan kemampuan keuangan jamaah sebelum angka final ditetapkan.