Prabowo Rampingkan BUMN dan Tolak Pinjaman IMF dalam Program Efisiensi Rp300 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menutup 290 BUMN rugi dalam kurang dari dua tahun pemerintahannya, menghemat Rp50 triliun dari biaya overhead seperti gaji direksi dan komisaris. Target akhir 2026, pemerintah berencana menutup 700 BUMN lagi, sehingga total 990 BUMN ditutup dan tersisa 200-250 BUMN yang sehat dan strategis. Beberapa sumber menyebutkan penghematan tahunan mencapai Rp200-300 triliun, sementara SINDOnews melaporkan angka Rp100 triliun dari penutupan 290 BUMN tersebut. Dana hasil penghematan akan dialihkan langsung untuk program kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Pemerintah juga menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) karena menilai keuangan Indonesia masih kuat dan tidak perlu bergantung pada utang baru. Prabowo menekankan lebih mengutamakan investasi asing dan pendapatan negara daripada pinjaman, dengan syarat jika pinjaman diperlukan, harus dengan bunga rendah. Penolakan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berada di Washington DC.

Empat kriteria BUMN yang layak ditutup meliputi kinerja keuangan negatif dan daya saing lemah, anak atau cucu perusahaan tidak terkait bisnis inti induk, BUMN yang menjalankan Program Studi Operasional (PSO) yang dapat dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), dan BUMN yang bidang usahanya didominasi swasta. Konsolidasi ini bertujuan mengurangi biaya duplikasi, overhead, dan memperbaiki pengawasan kinerja.