Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal Timah di Bangka Belitung, Produksi Resmi Naik

Pemerintah menertibkan tambang ilegal timah di Bangka Belitung serta menutup jalur penyelundupan. Satu liputan menyebut 1.000 tambang ditutup melalui operasi terintegrasi TNI dan Polri, sementara liputan lain menyebut sekitar 1.000 tambang. Langkah itu dinilai sebagai titik awal perbaikan tata kelola industri timah nasional dan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI).

Penutupan jalur penyelundupan dan penegakan hukum PETI dilaporkan membantu meningkatkan produksi PT Timah Tbk. Dari Januari hingga Juni 2026, produksi bijih timah naik 75 persen menjadi 12.232 ton, logam timah naik 58 persen menjadi 10.865 ton, pendapatan melonjak 146,9 persen menjadi Rp10,42 triliun, dan laba bersih mencapai Rp2,71 triliun. Angka kinerja tersebut hanya muncul pada satu liputan. PT Timah Tbk (TINS) memperkuat pengawasan dan pengendalian operasional di wilayah pertambangannya, sejalan dengan aksi pemerintah terhadap PETI dan penyelundupan. Penguatan itu didukung kepemimpinan Direktur Utama berlatar belakang militer, yang diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan lapangan.

Pengamat BUMN UI Toto Pranoto menyatakan praktik PETI merupakan tantangan struktural yang melibatkan jaringan kompleks, sehingga penanganannya tidak mudah bagi aparat penegak hukum maupun PT Timah sebagai operator resmi. Menurutnya, penertiban penting untuk menciptakan industri timah yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Persoalan PETI bukan hal baru, namun penertiban konsisten dan penguatan pengawasan operasional menjadi kunci agar industri timah nasional dapat bersaing secara adil dan berkelanjutan di kancah internasional. Satu liputan juga menekankan penguatan hukum perlu dilakukan secara konsisten agar perbaikan tata kelola industri berkelanjutan.