Presiden Prabowo Soroti 95 Korporasi Terkait Karhutla, Siap Cabut Izin

Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan 95 korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Laporan ini disampaikan oleh Kapolri dalam pidatan Presiden pada perayaan HUT ke-28 PAN di Jumat, 18 September 2026. Presiden meminta aparat penegak hukum terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia menegaskan pemerintah siap mencabut izin korporasi yang terbukti terlibat setelah bukti kuat terkumpul. Penyelidikan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah juga sedang menyelidiki korporasi terkait kasus karhutla, dengan polisi tengah memeriksa 95 perusahaan. Penegakan hukum dianggap penting untuk melindungi kekayaan alam dan kepentingan masyarakat Indonesia. JPNN.com melaporkan Presiden memberikan instruksi tegas kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada puncak acara HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center pada Jumat, 18 September 2026. Presiden juga menegaskan bahwa supremasi hukum di sektor kehutanan tidak boleh tebang pilih. Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menilai pernyataan Presiden sebagai manifestasi komitmen politik pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor lingkungan hidup. Romli menambahkan, pernyataan tersebut juga mencerminkan kepercayaan tinggi Presiden terhadap kinerja Kapolri dan jajarannya. Menurut Romli, pernyataan Presiden yang tegas di forum publik secara tidak langsung mengapresiasi keberhasilan Kapolri dalam mengidentifikasi 95 perusahaan yang terlibat tindak pidana karhutla. Ia menekankan bahwa penegakan hukum membutuhkan dukungan political will yang kuat dari pemerintah agar aparat hukum dapat bekerja optimal. Pernyataan Presiden dianggap memberikan fondasi politik yang diperlukan bagi proses hukum untuk berjalan tanpa hambatan. Romli juga menegaskan bahwa hukum dan politik saling memengaruhi secara signifikan dalam praktiknya.