Serikat Pekerja BPD Tolak Pemindahan Payroll ASN ke Himbara, Khawatirkan Dampak Ekonomi

Serikat pekerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) menolak rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BPD ke Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) menyampaikan penolakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dengan alasan kebijakan ini berdampak negatif pada likuiditas BPD, penyaluran kredit, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi daerah. Dana payroll ASN dianggap sebagai sumber dana murah dan stabil yang mendukung fungsi intermediasi BPD dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM.

Alexandra, Presiden FSP BPD SI, menyampaikan empat rekomendasi utama, termasuk menjaga dana payroll ASN di BPD sebagai sumber likuiditas murah dan perlindungan hukum bagi pekerja BPD yang menangani kredit bermasalah. Sementara itu, Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah (SPBPDSI) khawatir bahwa pemindahan ini dapat menyebabkan PHK massal hingga 100.000 pegawai BPD, dengan dampak total mencapai 300.000 jiwa termasuk keluarga pegawai. Selain itu, dana CASA BPD diperkirakan turun drastis, memaksa beralih ke dana mahal seperti deposito, sementara sektor kredit UMKM dan ASN terancam macet dengan lonjakan NPL.

Perbedaan klaim antar media terlihat pada jumlah dampak yang disebutkan. SINDOnews menekankan pada empat rekomendasi dan risiko likuiditas, sementara CNN Indonesia menyebutkan angka PHK hingga 100.000 pegawai dan dampak total 300.000 jiwa. Kedua sumber juga berbeda dalam penamaan serikat: SINDOnews menggunakan FSP BPD SI, sementara CNN Indonesia merujuk pada SPBPDSI.