Serikat Pekerja BPD Tolak Rencana Pemindahan Payroll ASN, Khawatirkan Efek Domino ke Daerah

Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) menolak rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penolakan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. FSP BPD SI menilai kebijaran ini berdampak pada likuiditas BPD, penyaluran kredit, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi daerah. Dana payroll ASN yang berada di BPD dianggap sebagai sumber dana murah dan stabil yang mendukung fungsi intermediasi BPD dalam menyalurkan kredit ke UMKM. Pemindahan massal dapat meningkatkan biaya dana dan menurunkan kemampuan kredit, berpotensi mempengaruhi pekerjaan dan kontribusi BPD kepada pemerintah daerah.

Alexandra, Presiden FSP BPD SI, menyampaikan empat rekomendasi utama untuk menjaga keberlanjutan BPD. Rekomendasi pertama menekankan pentingnya menjaga dana payroll ASN di BPD sebagai sumber likuiditas murah. Rekomendasi kedua mengenai perlindungan hukum bagi pekerja BPD yang menangani kredit bermasalah, agar tidak dikriminalisasi atau dibebani tanggung jawab pribadi saat menghadapi risiko bisnis sesuai prosedur yang benar.